Pengertian, Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Lingkungan dan Kehutanan

Postingan ini diperbarui 13 Agustus 2021

Kebijakan merupakan dasar yang memberikan arah terhadap program atas kegiatan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Kebijakan juga adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Kebijakan (policy) adalah suatu penduan dalam bertindak untuk mengatasi permasalahan atau mencapai sasaran tertentu (Nurrochmat et al., 2016).

Berikut kata kunci yang memberikan batasan kebijakan adalah (Nurrochmat et al., 2016):

1. Suatu cara memilih alternatif.
2. Mengarahkan pengambilan keputusan.
3. Perilaku yang konsisten dan berulang.
4. Mengikat.
5. Mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Dalam masyarakat, setiap individu dan institusi mempunyai satu tujuan di mana anggota masyrakat atau institusi akan mendukung anggota masyarakat atau institusi lainnya yang keberadaanya sesuai dengan kepenetingan bersama (common interest).

Kepentingan bersama ini biasanya diartikan sebagai kesejahteraan bersama. Dengan demikian supaya terjadi harmoni, kepentingan yang menyimpang dari prinsip kesejahteraan bersama patut diduga menjadi faktor-faktor yang menganggu sehingga harus dihindari.

Pembuatan kebijakan (policy making) merupakan suatu proses yang terdiri atas tahap-tahap siklus politik yang saling terkait yaitu formasi kebijakan, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Dunn, 2000).

Kebijakan hendaknya dilakukan dengan dilandasi nilai-nilai kebijakan (virtues) dengan pertimbangan kebijakan (wisdom). Perumusan kebijakan adalah arena pertarungan kepentingan berbagai kelompok yang berseberangan. Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), gesekan kepentingan pada umumnya terjadi antara kelompok-kelompok yang menginginkan keuntungan ekonomi jangka pendek dan kelompok-kelompok yang konstruksi berpikirnya jangka panjang (Nurrochmat et al., 2016).

Baca juga: 6 Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan

1. Pengertian Kebijakan Lingkungan dan Kebijakan Kehutanan

Sumber: https://pengertianahli.id/

Kebijakan lingkungan adalah salah satu kebijakan yang sistem tindakan sengaja diambil atau tidak diambil untuk mengelola kegiatan manusia dalam mencegah, mengurangi efek yang merugikan pada sumber daya alam, dan memastikan bahwa buatan manusia tidak memiliki dampak negatif bagi lingkungan.

Kebijakan kehutanan adalah aturan atau sistem yang bertujuan untuk mengelola dan mengurus hutan di Indonesia yang meliputi segala kegiatan manajemen hutan yang berhubungan dengan perundang-undangan.

Menurut Krott (2005) menyatakan bahwa dalam praktiknya kebijakan kehutanan banyak dibentuk oleh para pemangku kepentingan secara individual sesuai dengan kepentingannya masing-masing terhadap hutan. Hal ini harus dihindari karena akan memicu terjadinya konflik. Beragam konflik mampu diredam apabila ditemukan tatanan politik yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan di atas landasan beragam kepentingan.

2. Persamaan Kebijakan Lingkungan dan Kebijakan Kehutanan

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/

Berdasarkan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019, kebijakan lingkungan dan kebijakan kehutanan memilki persamaan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya alam.
2. Mewujudkan kulaitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
3. Menjaga luasan dan fungsi lingkungan hutan untuk menopang kehidupam, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna.
4. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

3. Perbedaan Kebijakan Lingkungan dan Kebijakan Kehutanan

Kebijakan Lingkungan

1. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim.
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta informasi peringatan dini (iklim dan bencana).
3. Menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran dan kapasitas para pihak terhadap pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu.

Kebijakan Kehutanan

1. Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya spesies, dan sumber daya genetik.
2. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.
3. Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan.
4. Meningkatkan tata kelola kehutanan.
5. Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak.

Baca juga: Contoh Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Level Internasional

Sumber:

Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Gajah Mada.

Krott, M. (2005). Forest policy analysis. Springer Science & Business Media.

Nurbaya, Siti. 2015. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK. Jakarta.

Nurrochmat, D. R., Darusman, D., & Ekayani, M. 2016. Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Teori dan Implementasi. PT Penerbit IPB Press.

Salam Lestari,
Lamboris Pane

Share this post